Belajarlah Untuk Malu, Sebelum Dipermalukan


Dekandensi moral sudah sedemikian meluas menghilangnya budaya malu, dan berganti menjadi budaya malu-maluin dan dipermalukan.

Budaya Malu

Malu adalah kondisi dimana kita merasa bersalah jika melakukan suatu perbuatan.
Dalam bahasa Inggris ‘ashamed’ atau malu diartikan dengan ‘troubled by guilty feeling’ merasa terganggu oleh adanya rasa bersalah.

Jadi, rasa malu bisa menjadi pagar pengaman dari nafsu(hewani) kita yang kadang liar dan sulit terkendali.

Bila seorang tidak mampunyai rasa malu, ia akan menjadi keras: matanya gelap, pandangannya ganas dan berjalan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Ia rampas harta dari tangan-tangan mereka yang fakir tanpa belas kasihan, hatinya tidak tersentuh oleh kepedihan orang-orang lemah yang menderita. Ia tidak tahu kecuali apa yang memuaskan hawa nafsunya.

Bila seorang sampai ke tingkat prilaku ini, maka telah terkelupas darinya fitrah agama dan terkikis habis jiwanya.

** Jadi seharusnya: Para pengusaha adalah orang-orang yang akan berkompetisi untuk bersikap sosial yang baik dan mengubur tindakan amoral dengan rapi.

Korupsi

Korupsi telah menjadi budaya dan merambat menjadi ideologi. Semua terlibat. Misalnya, perguruan tinggi seringkali melegitimasi proyek-proyek korup dengan penelitian bayaran, sedangkan tokoh agama acap kali menjadi juru doa proyek yang korup. Hampir tak ada lagi pejabat daerah yang memenangi pemilihan dengan jujur atau tanpa menggelontorkan uang ke calon pemilih. Akibatnya, ketika menjabat, mereka berperilaku korup.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan peninjauan kembali sikap dan budaya yang keliru dalam sistem pendidikan di sekolah maupun pendidikan agama dengan cara membangun kembali budaya malu dalam bentuk pendidikan etika moral, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Gerakan wajib membangun sejuta budaya malu berikut, (juga) wajib ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, a.l.:

  1. Malu melakukan korupsi dan berkolusi,
  2. Malu korupsi waktu dalam pekerjaan,
  3. Malu korupsi waktu dalam keluarga,
  4. Malu mengambil barang yang bukan milik kita,
  5. Malu menyogok, memberi imbalan uang dan sejenisnya,
  6. Malu membuat nota-nota dan laporan fiktif,
  7. Malu memiliki harta kekayaan illegal dari fee-fee, pungutan liar, dan pemberian karena jabatan,
  8. Malu sebagai lembaga dan pemuka agama menerima sumbangan, sedekah dari uang korupsi serta malu mendoakan uang dari hasil korupsi,
  9. Malu sebagai guru, dosen menjual nilai dan gelar kepada peserta didiknya,
  10. Malu membeli gelar-gelar palsu,
  11. Malu menggunakan fasilitas dinas (mobil, ruangan, telepon dan lain-lain) untuk urusan pribadi,
  12. Malu mengambil inventaris kantor menjadi milik pribadi,
  13. Malu tidak membayar pajak, listrik, air dan telepon,
  14. Malu melakukan pelanggaran lalu lintas,
  15. Malu membuang sampah di sembarang tempat,
  16. Malu menjadi makelar kasus,
  17. Malu membeli barang-barang bajakan,
  18. Malu menyontek
  19. Malu tidak prosedur, tidak ikut antrian,
  20. Malu melakukan asusila, kemaksiatan dan sejenisnya,
  21. Malu berbisnis, berusaha illegal
  22. Malu lari dari tanggung jawab atas perbuatan kita
  23. Malu kalau kita sendiri tidak tahu malu.



Dunia Usaha

Bagi dunia usaha di Indonesia saatnya mempunyai rencana strategis untuk mendukung penerapan usaha tanpa suap agar dunia usaha menjadi lebih kompetitif dan siap bersaing secara sehat, terutama menghadapi persaingan pada era globalisasi.

Bagi sebagian orang, suap seakan-akan selalu melekat di seluruh dunia usaha. Kalau dunia usaha tidak melakukan suap seolah-olah bisnisnya tidak akan maju. Asumsi tersebut tidaklah semua benar. Dunia usaha yang bisnis dan tempatnya jelas serta pasar produknya terbuka di masyarakat luas, menjalankan bisnis tanpa menggunakan fasilitas atau perlindungan pemerintah. Jika pengusaha tersebut menjalankan bisnisnya dengan melakukan suap berarti produk yang dihasilkan tidak akan kompetitif dengan pesaing lainnya baik dari negeri sendiri maupun luar negeri. Suap menyebabkan biaya-biaya membengkak atau high cost economy.

Dalam menjalankan bisnis sekarang ini sudah saatnya kita menerapkan teori kompetitif advantage, sehingga kita mampu bersaing dengan produk-produk negara-negara lain secara utuh. Dengan ini kita harus mengubah etika bisnis yang sehat dalam menjalankan bisnis. Dengan memiliki kesadaran moral, pengusaha akan memiliki modal mempraktekkan bisnis yang baik, yang jauh dari pelanggaran. Etika bisnis yang sehat tidak mendahulukan business oriented an sich, tetapi lebih dari itu, mereka menerapkan moralitas bisnis yang menunjang kehidupan bisnisnya.

Sebuah perusahaan yang tidak memperhatikan etika akan menjadi; rawan praktek suap. Mengapa? Sebab, dalam taraf menjalankan bisnisnya pun dia sudah melakukan hal-hal yang salah. Bisnisnya terdistorsi untuk sebuah kepentingan bisnis tanpa memperhatikan etika.

Salam,
Amalan™.


(Sudah disingkat)

Sumber: Lampung Post http://www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2004100207031926, | Fabian J Manoppo di Harian Manado Post.http://zh-cn.facebook.com/notes/mokapog-centre/membangun-budaya-malu/260013888868

Iklan